BANDUNG – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat yang dianggap bermasalah, kurang berkembang dan menimbulkan beban atau tidak menghasilkan deviden, diusulkan DPRD Jabar ditutup atau dimerger saja.
Usulan ini disampaikan dalam laporan Badan Anggaran DPRD Jawa Barat yang dibacakan oleh Yusuf Puadz dalam Rapat Paripurna dengan agenda, Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APDB Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018, di Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung.
Dalam laporan tersebut disebutkan ada sejumlah BUMD di Jawa Barat yang masih belum memberikan kontribusi terhadap PAD sedangkan anggaran penyerataan modal yang diberikan melalui APBD cukup besar.
Dilansir dari Antara, DPRD Jawa Barat mengusulkan agar BUMD yang prospektif tetap dilanjutkan sedangkan untuk BUMD yang bermasalah, kurang berkembang dan menimbulkan beban sebaiknya ditutup, dimerger atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
Selain itu dalam meningkatkan kinerja BUMD, Pemprov Jawa Barat perlu meningkatkan upaya pembinaan dan pengawasan yang ketat serta serius membenahi BUMD yang bermasalah.
Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mengatakan Provinsi Jawa Barat cukup banyak memiliki BUMD dan pihaknya menginginkan agar BUMD yang bisnisnya bergerak di luar sektor keuangan ada report kemajuan.
“Tujuan didirikan BUMD itu kan selain untuk menyerap tenaga kerja juga harus memberikan deviden ke pemda yang semuanya digunakan untuk kepentingan masyarakat,” kata Ineu.
Menurut Ineu, ada sejumlah BUMD di Provinsi Jawa Barat yang kinerjanya bermasalah, salah satunya ialah PT Agronesia.
“Beberapa waktu lalu, karyawan PT Agronesia datang ke DPRD Jawa Barat, yang karet, mereka mengadukan permasalahannya kepada kami,” kata Ineu.***
